Artikel Jurnal Ilmiah

ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

PASCA KERUSUHAN DI MALUKU

(STUDI KASUS DI KOTA AMBON)

Elia Radianto

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi

Universitas Kristen Indonesia Maluku

Abstract : This paper has a purpose to evaluate development to the rate and typology of economic growth in Ambon City. As amatter of fact, Location Quotient (LQ) and Tabulation Analysis are used to identify the key sector and change of regional economic structure. Besides the LQ & Tabulation Analysis, Klassen Typology Analysis is used to know the rate and typology of growth. Therefore, by using the analysis above, it’s hoped that the policy maker will be helped to determine an exact development strategy based on the identification of the basis sector (key sector).

Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi – Hasil Bagi Lokasi – Tipologi Klassen

Key Words : Economic growth – Location Quotient – Klassen Typology

PENDAHULUAN

Dewasa ini pembicaraan mengenai trend perkembangan perekonomian dan prospeknya di masa depan yang ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi di suatu daerah telah menjadi isu sentral. Hal ini dianggap menarik karena pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama masa Orde Baru, telah membuat terjadinya perbedaan laju pembangunan antardaerah yang telah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antardaerah, terutama antara Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pada umumnya pembangunan nasional di nagara-negara berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah, baik untuk daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan kota.

Pelaksanaan pembangunan Indonesia selama ini juga tidak lepas dari pandangan di atas yang secara nasional berdampak pada struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan industri, misalnya menyebabkan sektor industri di tingkat nasional meupun daerah terjadi peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada variabel seperti pendapatan (produksi), kesempatan kerja atau nilai tambah sebagai proporsi yang lebih besar daripada proporsi sebelumnya dalam struktur perekonomian daerah selama kurun waktu tertentu.

Struktur industri hanyalah salah satu sektor dari perekonomian daerah. Apakah sektor-sektor lain juga menunjukkan prestasi yang meningkat sesuai dengan prestasi sektor-sektor yang sama di tingkat nasional? Tentunya ada sektor-sektor lain yang mengalami peningkatan atau penurunan. Bagaimana dengan prestasi setiap sektor di Kota Ambon yang baru saja bangkit dari kerusuhan yang berkepanjangan ?

Kota Ambon merupakan sebuah Kota yang memiliki struktur ekonomi yang berbeda dengan Kota lain lain yang berada di Indonesia. Hal ini disebabkan Kota Ambon baru saja bangkit dari adanya kerusuhan yang berkepanjangan. Walaupun demikian seiring dengan mulai membaiknya situasi keamanan di Maluku, tampaknya telah membuat keberadaan sektor jasa mulai tumbuh subur.

Kemampuan sektor jasa di Kota Ambon dalam menunjang pembangunan melalui PDRB, sebenarnya mulai terlihat sejak tahun 1997 (sebelum kerusuhan), dimana telah terjadi perubahan struktur ekonomi yang tercermin pada perubahan kontribusi masing-masing sektor dalam menyumbang terhadap PDRB. Kontribusi sektor pertambangan, industri, dan sektor bangunan walaupun tidak mengalami peningkatan, namun lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2005. Sedangkan sektor lain mengalami peningkatan.

Apabila sektor-sektor tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sektor yaitu sektor Agriculture atau A (pertanian), sektor Manufacture atau M (pertambangan, industri, listrik dan air minum dan sektor bangunan), dan sektor Service atau S (pengangkutan dan komunikasi, perdagangan dan jasa), maka akan tampak bahwa arah perubahan atau pergeseran struktur ekonomi di Kota Ambon pada periode 1997-2005, telah didominasi oleh sektor S (jasa) dan sektor A (pertanian) bukan sektor M (industri). Hal ini tampak dari besarnya kontribusi sektor industri yang mengalami penurunan selama periode 1997-2005 yaitu dari 14,43 persen menjadi 3,57 persen. Sedangkan sektor A pada periode yang sama, hanya mengalami penurunan sebesar 1,60 persen atau menurun dari 20,53 persen menjadi 18,50 persen.

Pada sisi lain, berbeda dengan kedua sektor di atas, sektor S mengalami peningkatan kontribusi yang cukup pesat terhadap PDRB yaitu dari 64,73 persen pada tahun 1997 menjadi 77,93 persen pada tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 12,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Ambon. Meskipun demikian apabila dilihat besaran angka pergeseran per sektor, maka keberadaan sektor lainnya tidak dapat diabaikan, apalagi jika pengamatan lebih difokuskan pada potensi subsektor dalam menunjang struktur ekonomi regional di Kota Ambon. Oleh karena itu, studi mengenai upaya peningkatan potensi ekonomi dalam menunjang struktur ekonomi regional Kota Ambon dirasa perlu dilakukan.

KONSEP PEMBANGUNAN REGIONAL

Salah satu aspek pembangunan regional adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan perekonomian ke non-pertanian, serta perubahan status kerja buruh. Karena itu konsep pembangunan regional sangat tepat bila didukung dengan teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi.

Menurut Kuznet (Sukirno, 1985 : 77, dan Radianto, 2003 : 482), perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktural ditandai dengan adanya perubahan persentase sumbangan berbagai sektor-sektor dalam pembangunan ekonomi, yang disebabkan intensitas kegiatan manusia dan perubahan teknologi. Analisis Shift-Share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi dibandingkan dengan perekonomian nasional. Demikian pula dalam penelitian, analisis Shift-Share sering diikuti oleh penggunaan Location Cuotient (LQ) sebagai salah satu teknik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan apakah setiap produk/jasa, kategori produk, industri atau sektor ekonomi regional (Arsyad, 1997 : 290, Soepono, 2001 : 41-53, dan Radianto, 2003 : 482).

Kaitannya dengan sektor unggulan, menurut Perroux (Kuncoro dan Aswandi, 2002 : 27-45), bahwa industri unggulan (L’industrie Matrice) merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah. Adanya sektor/industri unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung pada industri unggulan atau pusat pertumbuhan daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

Teori pertumbuhan regional berbasis ekspor menurut Hoover (1984), mengemukakan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah basic, dengan kata lain pertumbuhannya menimbulkan serta menentukan pembangunan menyeluruh daerah tersebut. Sedangkan aktivitas-aktivitas lain (non-basic) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruhnya. Begitupun menurut Bendavid-Val (1991), menyatakan bahwa semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor basic, sedangkan sektor non-basic yang mencakup aktivitas pendukung, seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi input untuk produk-produk di sektor basic, melayani industri-industri di sektor basic maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor basic (Soepono, 2001 : 41-53, dan Radianto, 2003 : 482-483).

Demikian juga, dalam kaitannya dengan upaya mempercepat pembangunan regional, maka keterkaitan ekonomi antar daerah juga merupakan hal penting, apalagi ini dikaitkan dengan konsep spesialisasi. Adanya spesialisasi komoditas sesuai dengan sektor/subsektor unggulan yang dimiliki memungkinkan dilakukannya pemusatan kegiatan sektoral pada masing-masing daerah. Demikian juga menurut Samuelson dan Nordhaus (1995), menyatakan bahwa masyarakat dapat lebih efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja, yang membagi keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasi. Ekonomi spesialisasi telah memungkinkan terbentuknya jaringan perdagangan antar individu dan antar negara yang demikian luas, yang merupakan ciri dari suatu perekonomian maju. Adanya keterkaitan ekonomi (spesialisasi) antar daerah yang mendorong proses pertukaran sesuai kebutuhan masing-masing, akan memungkinkan bergeraknya perekonomian masing-masing daerah secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan.

Pendapat tentang pentingnya investasi dalam menunjang pembangunan negara-negara berkembang dimulai dengan ditemukannya model pertumbuhan oleh beberapa ahli seperti Rostow, yang menyatakan bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1993 : 65).

HASIL ANALISIS

Analisis Tipologi Klassen (Klassen Typology)

Tipologi Klassen pada dasarnya membagi wilayah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu : (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income); (2) daerah maju tapi tertekan (high income but low growth); (3) daerah berkembang cepat (high growth but low income) dan (4) daerah relatif tertinggal (low growth and low income) (Soepono P., 1993 : 43-54, Kuncoro dan Aswandi, 2002 : 30, dan Radianto E., 2003 : 484).

Kriteria yang digunakan dalam membagi daerah penelitian adalah sebagai berikut : (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendsapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi; (2) daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita labih tinggi, tapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi; (3) daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tapi pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi; (4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. Disebut “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibanding rata-rata seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi; digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibanding dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi.

Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai perbandingan pendapatan domestik regional per kapita dan pertumbuhan ekonomi Kota Ambon dan Provinsi Maluku selama periode 2000-2005, beserta rata-ratanya, dapat diikuti pada tabel 1 dan tabel 2 berikut.

Tabel 1

Pendapatan Domestik Regional Perkapita

Provinsi Maluku Dan Kota Ambon Tahun 2000-2005 (Rp)

Provinsi/Kota

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Rata-Rata

Provinsi Maluku

2.046.609

2.017.926

2.031.087

2.078.181

2.118.482

2.179.013

2.078.550

Kota Ambon

4.847.350

4.487.627

4.396.505

4.559.295

4.706.732

4.892.684

4.648.366

Sumber : BPS Provinsi Maluku, pendapatan regional kabupaten & kota Provinsi Maluku tahun 2005 ( data diolah ).

Tabel 2

Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Dan Kota Ambon

Tahun 2000-2005 (%)

Provinsi/Kota

2001

2002

2003

2004

2005

Rata-Rata

Provinsi Maluku

– 0,07

2,87

4,32

4,44

5,08

2,29

Kota Ambon

– 3,52

3,33

5,623

5,732

6,22

3,41

Sumber : BPS Provinsi Maluku, pendapatan regional kabupaten & kota Provinsi Maluku tahun 2005 ( data diolah ).

Berdsasarkan data pada kedua tabel di atas, maka dapat dilihat posisi Kota Ambon sesuai 4 klasifikasi berdasarkan Tipologi Klassen pada tabel 3 berikut.

Tabel 3

Klasifikasi Kota Ambon

Menurut Klassen Typology,2001 -2005

Pendapatan Regional

Laju Perkapita ( y )

Pertumbuhan ( r )

Y1 > y

Y1 < y

R 1 > r

Daerah Cepat Maju & Cepat Tumbuh

Kota Ambon

Daerah Berkembang Cepat

R 1 < r

Daerah Maju Tapi Tertekan

Daerah Relatif Tertinggal

Sumber : Tabel 1 & Tabel 2 ( data diolah ).

Melihat pada tebel 3 di atas, ternyata Kota Ambon berada pada klasifikasi daerah cepat maju dan tumbuh, yang pada dasarnya memiliki pendapatan perkapita maupun laju pertumbuhan ekonomi lebi tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa, telah membaiknya sektor penyangga perekonomian Kota Ambon sampai saat ini. Subsektor penyangga perekonomian Kota Ambon, yang selama masa pemulihan ekonomi pasca konflik sosial hingga saat ini adalah subsektor perikanan, listrik, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, bank, lembaga keuangan tanpa bank, sewa bangunan, jasa perusahaan, dan pemerintahan umum. Walaupun demikian, secara keseluruhan perekonomian Kota Ambon masih perlu mendapat perhatian baik bagi subsektor penyangga perekonomian di atas, maupun bagi subsektor yang masih memungkinkan untuk dikembangkan.

Analisis Location Quotient (LQ)

Analsis Location Quotient (LQ) yang dimaksudkan di sini, adalah untuk menentukan subsektor unggulan perekonomian suatu daerah, yang mengacu pada formulasi Bendavid-Val (Soepono P., 1993 : 43-54, Kuncoro dan Aswandi, 2002 : 30, dan Radianto E., 2003 : 488-489), dengan model sebagai berikut :

Dimana :

Xr = Nilai produksi subsektor I pada daerah tingkat II/kota.

RVr = Totak PDRB pada daerah tingkat II/kota.

Xn = Nilai produksi subsektor I pada Propinsi.

RVn = Total PDRB Propinsi.

Kriteria pengukuran model di atas yaitu ; (a) bila LQ>1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih rendah dari sektor yang sama di tingkat nasional; (b) bila LQ<1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat nasional, (c) bila LQ=1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat nasional.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila LQ>1, berarti subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di daerah. Begitupun sebaliknya bila nilai LQ<1, berarti subsektor tersebut bukan merupakan subsektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai hasil perhitungan LQ sdi Kota Ambon dapat sdiikuti pasda tabel 4 berikut.

Tabel 4

Analisis Location Quotient (LQ)

Kota Ambon Tahun 2003-2005

No.

Lapangan Usaha

Location Quotient (LQ)

2003

2004

2005

01.

Tanaman Bahan Makanan

0,20

0,19

0,19

02.

Perkebunan

0,05

0,05

0,04

03.

Peternakan

0,38

0,38

0,38

04.

Kehutanan

0,02

0,02

0.02

05.

Perikanan

1,08

1,07

1,05

06.

Pertambangan Tanpa Migas

0,00

0,00

0,00

07.

Penggalian

0,32

0,31

0,31

08.

Industri Tanpa Migas

0,43

0,44

0,44

09.

Listrik

0,39

1,38

1,37

10.

Air Bersih

0,85

0,84

0,83

11.

Bangunan

0,52

0,52

0,52

12.

Perdagangan

0,94

0,93

2,21

13.

Hotel

2,30

2,27

2,24

14.

Restoran

1,85

1,83

1,81

15.

Pengangkutan

1,82

1,84

1,86

16.

Komunikasi

2,06

2,04

2,03

17.

Bank

2,10

2,08

2,06

18.

Lembaga Keuangan Tanpa Bank

2,07

2,04

2,02

19.

Sewa Bangunan

1,14

1,13

1,11

20.

Jasa Perusahaan

2,10

2,09

2,07

21.

Pemerintahan Umum

1,51

1,49

1,48

22.

Swasta

0,96

0,96

0,95

Sumber : BPS Provinsi Maluku, pendapatan regional kabupaten & kota Provinsi Maluku tahun 2005 ( data diolah ).

Hasil analisis LQ pada tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa di Kota Ambon, pada tahun 2005 telah terjadi penambahan subsektor unggulan dari sebelumnya (2003) hanya 10 subsektor telah menjadi 12 subsektor unggulan dari 22 subsektor unggulan yakni subsektor; perikanan, listrik, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, bank, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan, jasa perusahaan dan pemerintahan umum. Adanya respons positif dari masyarakat yang bekerja pada subsektor unggulan, tampaknya perlu didukung oleh perhatian pemerintah Kota Ambon dalam upaya menggerakkan subsektor unggulan dimaksud. Hal ini terbukti dari hasil penelitian lapangan dengan mengambil sampel terhadap 5 sub sektor unggulan (sub sektor perikanan, perdagangan, hotel, restoran dan pengangkutan) pada 3 Kecamatan di Kota Ambon. Untuk lebih jelasnya, penjelasan respons responden pada 5 subsektor dimaksud dapat diikuti pada penjelasan berikut.

Respons Responden Sub Sektor Perikanan

Hasil penelitian pada dua desa sampel sub sektor perikanan (Desa Sery dan Desa Hutumury) mengungkapkan bahwa, sub sektor perikanan masih merupakan sumber penghasilan utama (primer) bagi masyarakat desa pesisir di Kota Ambon. Walaupun demikian, terungkap bahwa dari 40 responden pada 2 desa sampel tersebut menyebutkan bahwa pada 3 indikator utama faktor internal yang mempengaruhi usaha mereka, hanya 27,5 % yang kadang-kadang punya upaya untuk mendapatkan pelanggan baru, 15 % tidak punya upaya sama sekali, sedangkan 57,5 % sering berupaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Indikator peningkatan produksi terdapat 45 % sering hasil produksinya meningkat dan 55 % kadang-kadang hasil produksinya meningkat. Indikator Inovasi usaha hanya 15 % yang sering melakukan inovasi usaha, 15 % kadang-kadang melakukannya, sedangkan sebanyak 70 % tidak pernah melakukannya (lihat tebel 5).

Tabel 5

Persentase Responden Terhadap Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal pada Sub Sektor Perikanan Di Kota Ambon

Pengaruh Faktor

Jawaban Responden n = 40

Total

Setuju ** (%)

Kurang Setuju ** (%)

Tidak Setuju (%)

I. Faktor Internal :

A. Upaya Untuk mendapatkan Pelanggan baru **

57,5

27,5

15

100

B. Peningkatan Produksi **

45

55

0

100

C. Inovasi Usaha **

15

15

70

100

II. Faktor Eksternal

A. Modal

100

0

0

100

B. Akses ke Motra Usaha **

47,5

35

17,5

100

C. Pembinaan **

22,5

47,5

30

100

D. Kerjasama

97,5

0

2,5

100

Keterangan :

* Tiap Responden dapat memberikan lebih dari satu jawaban dan hanya jawaban spesifik yg dihitung.

** Setuju = Sering

Pada sisi lain, respons responden dari 4 indikator utama pengaruh faktor eksternal menunjukkan bahwa 100 % dari mereka setuju jika dalam berusaha perlu ada penambahan modal. Untuk indikator akses ke mitra usaha, hanya 47,5 % yang sering melakukannya, 35 % kadang-kadang melakukannya dan 17,5 % tidak pernah melakukannya. Begitupun untuk indikator pembinaan, hanya 22,5 % yang sering mendapat pembinaan dari pemerintah/instansi terkait, 47,5 % kadang-kadang dan 12 % tidak pernah mendapatkan pembinaan. Sedangkan indikator kerjasama, terdapat 97,5 % setuju bila dalam meningkatkan usaha perlu bekerjasama dengan orang lain dan hanya 2,5 % tidak setuju.

Respons Responden Sub Sektor Perdagangan

Sesuai hasil penelitian pada dua wilayah sampel sub sektor perdagangan (Kecamatan Baguala dan Kecamatan Nusaniwe), terungkap bahwa, dari 40 responden tersebut menyebutkan bahwa pada 3 indikator utama faktor internal yang mempengaruhi usaha mereka, hanya 25 % yang kadang-kadang punya upaya untuk mendapatkan pelanggan baru, 12,5 % tidak punya upaya sama sekali, sedangkan 62,5 % sering berupaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Indikator peningkatan produksi terdapat 55 % sering hasil produksinya meningkat dan 45 % kadang-kadang hasil produksinya meningkat. Indikator Inovasi usaha hanya 30 % yang sering melakukan inovasi usaha, 11 % kadang-kadang melakukannya, sedangkan sebanyak 42,5 % tidak pernah melakukannya (lihat tebel 6).

Tabel 6

Persentase Responden Terhadap Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal pada Sub Sektor Perdagangan Di Kota Ambon

Pengaruh Faktor

Jawaban Responden n = 40

Total

Setuju ** (%)

Kurang Setuju ** (%)

Tidak Setuju (%)

I. Faktor Internal :

A. Upaya Untuk mendapatkan Pelanggan baru **

62,5

25

12,5

100

B. Peningkatan Produksi **

55

45

0

100

C. Inovasi Usaha **

30

27,5

42,5

100

II. Faktor Eksternal

A. Modal

97,5

0

2,5

100

B. Akses ke Motra Usaha **

62,5

20

17,5

100

C. Pembinaan **

12,5

15

72,5

100

D. Kerjasama

92,5

2,5

5

100

Keterangan :

* Tiap Responden dapat memberikan lebih dari satu jawaban dan hanya jawaban spesifik yg dihitung.

** Setuju = Sering

Pada sisi lain, respons responden dari 4 indikator utama pengaruh faktor eksternal menunjukkan bahwa 97,5 % dari mereka setuju jika dalam berusaha perlu ada penambahan modal, sedangkan yang tidak setuju hanya 2,5 %. Untuk indikator akses ke mitra usaha, terdapat 62,5 % sering melakukannya, 20 % kadang-kadang melakukannya dan 17,5 % tidak pernah melakukannya. Sedangkan indikator pembinaan, hanya 12,5 % yang sering mendapat pembinaan dari pemerintah/instansi terkait, 15 % kadang-kadang dan 72,5 % tidak pernah mendapatkan pembinaan. Hal yang cukup menarik, terlihat pada Indikator kerjasama, terdapat 92,5 % setuju bila dalam meningkatkan usaha perlu bekerjasama dengan orang lain dan hanya 2,5 % kurang setuju dan 5 % tidak setuju.

Respons Responden Sub Sektor Perhotelan

Sesuai hasil penelitian pada tiga wilayah sampel sub sektor perhotelan (Kecamatan Sirimau, Baguala dan Nusaniwe), terungkap bahwa, dari 20 responden menyebutkan bahwa pada 3 indikator utama faktor internal yang mempengaruhi usaha mereka, hanya 15 % yang kadang-kadang punya upaya untuk mendapatkan pelanggan baru, 5 % tidak punya upaya sama sekali, sedangkan 80 % sering berupaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Untuk Indikator peningkatan produksi terdapat 70 % sering hasil produksinya meningkat dan 30 % kadang-kadang hasil produksinya meningkat. Indikator Inovasi usaha terdapat 55 % sering melakukan inovasi usaha, 15 % kadang-kadang melakukannya, sedangkan sebanyak 30 % tidak pernah melakukannya (lihat tebel 7).

Tabel 7

Persentase Responden Terhadap Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal pada Sub Sektor Perhotelan Di Kota Ambon

Pengaruh Faktor

Jawaban Responden n = 20

Total

Setuju ** (%)

Kurang Setuju ** (%)

Tidak Setuju (%)

I. Faktor Internal :

A. Upaya Untuk mendapatkan Pelanggan baru **

80

15

5

100

B. Peningkatan Produksi **

70

30

0

100

C. Inovasi Usaha **

55

15

30

100

II. Faktor Eksternal

A. Modal

85

10

5

100

B. Akses ke Motra Usaha **

55

25

20

100

C. Pembinaan **

55

45

0

100

D. Kerjasama

70

20

10

100

Keterangan :

* Tiap Responden dapat memberikan lebih dari satu jawaban dan hanya jawaban spesifik yg dihitung.

** Setuju = Sering

Pada sisi lain, respons responden dari 4 indikator utama pengaruh faktor eksternal menunjukkan bahwa 85 % dari mereka setuju jika dalam berusaha perlu ada penambahan modal, sedangkan yang kurang setuju 10 %, dan tidak setuju hanya 5 %. Untuk indikator akses ke mitra usaha, terdapat 55 % sering melakukannya, 25 % kadang-kadang melakukannya dan 20 % tidak pernah melakukannya. Indikator pembinaan, terdapat 55 % yang sering mendapat pembinaan dari pemerintah/instansi terkait, dan 45 % kadang-kadang mendapatkan pembinaan. Sedangkan Indikator kerjasama, terdapat 70 % setuju bila dalam meningkatkan usaha perlu bekerjasama dengan orang lain, 20 % kurang setuju dan 10 % tidak setuju.

Respons Responden Sub Sektor Restoran

Dengan mengambil Kecamatan Sirimau sebagai sampel terhadap subsektor restoran terungkap bahwa, dari 20 responden menyebutkan bahwa pada 3 indikator utama faktor internal yang mempengaruhi usaha mereka, hanya 15 % yang kadang-kadang punya upaya untuk mendapatkan pelanggan baru, sedangkan 85 % sering berupaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Untuk Indikator peningkatan produksi terdapat 60 % sering hasil produksinya meningkat dan 30 % kadang-kadang hasil produksinya meningkat dan 10 % tidak pernah meningkat. Indikator Inovasi usaha terdapat 60 % sering melakukan inovasi usaha, 35 % kadang-kadang melakukannya, sedangkan sebanyak 5 % tidak pernah melakukannya (lihat tebel 8).

Tabel 8

Persentase Responden Terhadap Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal pada Sub Sektor Restoran Di Kota Ambon

Pengaruh Faktor

Jawaban Responden n = 20

Total

Setuju ** (%)

Kurang Setuju ** (%)

Tidak Setuju (%)

I. Faktor Internal :

A. Upaya Untuk mendapatkan Pelanggan baru **

85

15

0

100

B. Peningkatan Produksi **

60

30

10

100

C. Inovasi Usaha **

60

35

5

100

II. Faktor Eksternal

A. Modal

95

0

5

100

B. Akses ke Motra Usaha **

60

35

5

100

C. Pembinaan **

35

60

5

100

D. Kerjasama

65

15

20

100

Keterangan :

* Tiap Responden dapat memberikan lebih dari satu jawaban dan hanya jawaban spesifik yg dihitung.

** Setuju = Sering.

Pada sisi lain, respons responden dari 4 indikator utama pengaruh faktor eksternal menunjukkan bahwa 95 % dari mereka setuju jika dalam berusaha perlu ada penambahan modal, sedangkan yang tidak setuju 5 %. Untuk indikator akses ke mitra usaha, terdapat 60 % sering melakukannya, 35 % kadang-kadang melakukannya dan 5 % tidak pernah melakukannya. Indikator pembinaan, hanya terdapat 35 % yang sering mendapat pembinaan dari pemerintah/instansi terkait, 60 % kadang-kadang mendapatkan pembinaan dan 5 % tidak pernah. Sedangkan Indikator kerjasama, terdapat 65 % setuju bila dalam meningkatkan usaha perlu bekerjasama dengan orang lain, 15 % kurang setuju dan 20 % tidak setuju.

Respons Responden Sub Sektor Pengangkutan

Sesuai hasil penelitian pada 2 wilayah (Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe) sebagai sampel terhadap subsektor pengangkutan terungkap bahwa, dari 20 responden menyebutkan bahwa pada 3 indikator utama faktor internal yang mempengaruhi usaha mereka, hanya 20 % yang kadang-kadang punya upaya untuk mendapatkan pelanggan baru dan 20 % tidak punya upaya sama sekali, sedangkan 60 % sering berupaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Untuk Indikator peningkatan produksi terdapat 55 % sering hasil produksinya meningkat dan 40 % kadang-kadang hasil produksinya meningkat dan 5 % tidak pernah meningkat. Sedangkan indikator inovasi usaha hanya terdapat 30 % sering melakukan inovasi usaha, 60 % kadang-kadang melakukannya, dan sebanyak 10 % tidak pernah melakukannya (lihat tebel 9).

Tabel 9

Persentase Responden Terhadap Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal pada Sub Sektor Pengangkutan Di Kota Ambon

Pengaruh Faktor

Jawaban Responden n = 20

Total

Setuju ** (%)

Kurang Setuju ** (%)

Tidak Setuju (%)

I. Faktor Internal :

A. Upaya Untuk mendapatkan Pelanggan baru **

60

20

20

100

B. Peningkatan Produksi **

55

40

5

100

C. Inovasi Usaha **

30

60

10

100

II. Faktor Eksternal

A. Modal

100

0

0

100

B. Akses ke Motra Usaha **

65

5

30

100

C. Pembinaan **

45

5

50

100

D. Kerjasama

95

5

0

100

Keterangan :

* Tiap Responden dapat memberikan lebih dari satu jawaban dan hanya jawaban spesifik yg dihitung.

** Setuju = Sering

Pada sisi lain, respons responden dari 4 indikator utama pengaruh faktor eksternal menunjukkan bahwa 100 % dari mereka setuju jika dalam berusaha perlu ada penambahan modal. Untuk indikator akses ke mitra usaha, terdapat 65 % sering melakukannya, 5 % kadang-kadang melakukannya dan 30 % tidak pernah melakukannya. Indikator pembinaan, hanya terdapat 45 % yang sering mendapat pembinaan dari pemerintah/instansi terkait, 5 % kadang-kadang mendapatkan pembinaan dan 50 % tidak pernah. Sedangkan Indikator kerjasama, terdapat 95 % setuju bila dalam meningkatkan usaha perlu bekerjasama dengan orang lain, dan 5 % kurang setuju.

Akhirnya, gambar alur berikut akan menjelaskan mengenai akibat terpenting dari adanya konflik sosial dan krisis ekonomi terhadap pembangunan regional di Kota Ambon. Dengan menggunakan model analisis Location Quotient (LQ), Analisis Tabel, dan Tipologi Klassen, menunjukkan bahwa pembangunan regional di Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh konflik sosial. Tanda panah putus-putus menunjukkan adanya hubungan krisis ekonomi yang juga turut mempengaruhi pembangunan regional.

Gambar 1

Analisis Pembangunan Regional di Kota Ambon

Upaya Peningkatan Potensi Ekonomi dalam Menunjang Struktur Ekonomi Regional

Kota Ambon

Studi

Konflik Sosial

Krisis Ekonomi

LQ

Klasifikasi Daerah :

¨ Daerah Cepat Tumbuh

¨ Daerah maju tapi Tertekan

¨ Daerah Berkembang Cepat

¨ Daerah Relatif Tertinggal

¨

AT

Pembangunan Regional :

¨ Pertumbuhan PDRB

¨ Pendapatan Perkapita

¨ Subsektor Unggulan

¨ Spesialisasi Daerah

Tipologi

Klassen

Kebijakan

Solusi Alternatif :

¨ Pertumbuhan PDRB

¨ Pendapatan Perkapita

¨ Subsektor Unggulan

¨ Spesialisasi Daerah

¨ Perbaikan Infrastruktur

¨ RAPBD

¨ Investasi Swasta

Pembangunan Kota Ambon

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Seirama dengan hasil analisis dapat ditarik beberapa implikasi kebijakan penting dari temuan penelitian ini antara lain:

1. Melihat pada hasil perhitungan dengan analisis Tipologi Klassen, menunjukkan bahwa Kota Ambon berada pada klasifikasi daerah cepat maju dan tumbuh, menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Ambon sudah sangat baik. Akan tetapi, bila dilihat dari hasil analisis LQ, menunjukkan bahwa 12 sub sektor unggulan yang selama ini sebagai penyangga perekonomian Kota Ambon, belum sepenuhnya menunjukkan arah peningkatan yang signifikan, kecuali sub sektor pengangkutan. Karena itu, diharapkan penetapan kebijakan pembangunan serta pengembangan daerah, sebaiknya lebih memprioritaskan pada 12 sub sektor unggulan dimaksud yang dapat disajikan sesuai ranking yakni subsektor ; hotel, perdagangan, jasa perusahaan, bank, komunikasi, lembaga keuangan tanpa bank, pengangkutan, restoran, pemerintahan umum, listrik, sewa bangunan dan perikanan, sehingga pada gilirannya akan tercipta spesialisasi komoditas di Kota Ambon yang memiliki keunggulan kompetitif.

2. Dari hasil penelitian lapangan dengan mengambil sampel terhadap 5 sub sektor unggulan (Sub Sektor : perikanan, perdagangan, hotel, restoran, dan pengangkutan) di Kota Ambon, menunjukkan bahwa pada pengaruh faktor internal hanya terdapat satu indikator saja yang rata-rata persentasi persepsi masyarakat rendah di bawah 50 % yakni indikator inovasi usaha. Hal yang sama juga terjadi bagi faktor eksternal yaitu hanya terdapat satu indikator saja yang rata-rata persepsi masyarakat di bawah 50 % yakni indikator pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa, sebetulnya ada kemauan dari masyarakat untuk meningkatkan usahanya hanya saja dengan pengetahuan yang rendah mereka tidak dapat malakukan inovasi usaha. Sementara di sisi lain, kurang ada perhatian dari pemerintah maupun swasta dalam memberikan pembinaan terhadap usaha yang digeluti oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran Pemerintah Kota Ambon, untuk melakukan pembinaan dan pendampingan melalui dinas/instansi terkait baik dalam mengarahkan mereka agar dapat melakukan inovasi usaha maupun dalam upaya peningkatan produksi.

3. Melihat pada keadaan Kota Ambon, yang sarana dan prasananya banyak yang perlu dibenahi, maka sangat dirasa penting untuk dilakukan agar dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Kota Ambon. Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang memadai seperti dermaga/pelabuhan, bandara, jalan, jembatan, alat komunikasi dan lain-lain, sehingga pada gilirannya dapat menarik investor.

4. Dari hasil penelitian ini, dapat diberikan rekomendasi teristimewa bagi instansi terkait di lingkungan Kota Ambon yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Melihat pada hasil analisis LQ, menunjukkan bahwa 12 sub sektor unggulan yang dapat disajikan sesuai ranking yakni subsektor ; hotel, perdagangan, jasa perusahaan, bank, komunikasi, lembaga keuangan tanpa bank, pengangkutan, restoran, pemerintahan umum, listrik, sewa bangunan dan perikanan, yang selama ini sebagai penyangga perekonomian Kota Ambon, maka dirasa perlu ada skala prioritas pembangunan infrastruktur yang mengarah pada wilayah potensi misalnya :

a. Untuk sebaran desa pesisir yang punya potensi perikanan di Kecamatan Nusaniwe perlu diperhatikan penyediaan jalan, jembatan & angkutan yang memadai serta juga dipertimbangkan untuk dibangun kolstorage yang berada di tengah-tengah antara Desa Seri dan Desa Amahusu yang tentu dengan pertimbangan yang cermat). Hal yang sama juga perlu diperhatikan bagi desa pesisir seperti di Kecamatan Baguala (Desa Hutumury & sekitarnya).

b. Untuk subsektor lainnya selain subsektor perikanan, juga dirasa perlu dibangun infrastruktur yang memadai sesuai skala prioritas bagi subsektor yang menguntungkan pada tiga kecamatan, sehingga tidak menyebabkan high cost economy.

2. Dalam rangka meningkatkan kinerja usaha pada subsektor unggulan dimaksud, maka sangat diperlukan perhatian Pemda Kota melalui dinas terkait untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian, serta wawasan enterpreneur misalnya kepada masyarakat yang berusaha dalam subsektor perikanan, perdagangan, hotel, restoran, sewa bangunan, serta juga lembaga keuangan tanpa bank (Koperasi Unit Desa), sesuai peruntukannya.

3. Khususnya bagi subsektor perikanan, diharapkan ada perhatian dari Pemda Kota melalui Dinas terkait untuk membuat simpul-simpul ekonomi rakyat sesuai lingkungan penyebaran usaha perikanan rakyat khususnya bagi desa-desa pesisir di Kecamatan Nusaniwe (Sery dan sekitarnya) dan Kecamatan Baguala (Hutumury dan sekitarnya), sehingga dapat mempermudah Pemda Kota melalui dinas terkait untuk melakukan pembinaan serta evaluasi keberhasilannya.

4. Dalam rangka menarik minat investor swasta untuk menanamkan modalnya di Kota Ambon, diperlukan penyediaan informasi investasi secara lengkap dan dapat dipercaya terkait dengan ketersediaan sumber daya alam, serta keterkaitan antar sektor ekonomi, melalui Web Site, dan bilamana perlu, dilakukan promosi mengenai potensi investasi di Kota Ambon, yang pada gilirannya akan terbuka peluang investasi oleh investor asing maupun investor dalam negeri.

5. Perbaikan iklim investasi melalui regulasi sektor-sektor yang ada dalam kewenangan Pemkot (sesuai UU Otonomi Daerah). Regulasi dimaksud melalui :

a. Proses pelayanan prima dan satu atap serta tidak melalui banyak birokrasi dengan lama waktu pengurusan perijinan yang dipersingkat, sehingga tidak memberatkan investor.

b. Untuk merujuk pada pemenuhan standar international best practices dan juga termasuk pemberian insentif (tax holiday) bagi investor dengan lama waktu antara 5 tahun sampai dengan 10 tahun, perlu dipertimbangkan sehingga dapat menarik investor teristimewa bagi investasi jangka panjang.

6. Perlu upaya Pemda Kota, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui :

a. Bidang pendidikan yang punya kaitan langsung dengan dinas terkait seperti sekolah menengah perikanan, perlu lebih banyak kurikulumnya dititikberatkan pada perikanan laut, sehingga dapat menjembatani kebutuhan potensi sesuai basis lingkungan potensi perikanan laut.

b. Bagi sekolah-sekolah baik dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah umum, diperlukan kurikulum yang bermuatan lokal khususnya pendidikan mengenai perikanan laut dan cara pengelolaannya.

c. Bagi dinas terkait, perlu ada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sebaran desa perikanan di Kecamatan Nusaniwe (desa Sery dan sekitarnya), Kecamatan Baguala (desa Hutumury dan sekitarnya), melalui penyuluhan/pelatihan/kursus yang punya kaitan langsung dengan upaya pemanfaatan sumber daya perikanan misalnya melalui cara pembuatan serro, rumpon, bahkan bagaimana cara melakukan inovasi usaha perikanan misalnya bagaimana membuat ikan asin atau ikan asap yang berkualitas, yang pada gilirannya sangat membantu baik peningkatan pengetahuan maupun teristimewa dalam meningkatkan produksi pada subsektor perikanan Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad L., (1997), Ekonomi Pembangunan, Edisi 3, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.

Badan Pusat Statiktik Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Untuk Beberapa Terbitan.

Jhingan, M. L., 1992, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Terjemahan, D. Guritno, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Penerbit : CV. Radjawali, Jakarta.

Kotsoyiannis, A.., 1982, Non-Price Decision, The Firm in a Modern Context, Mac-Millan Press Ltd, London.

Kuncoro M., dan Aswandi H., (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993 – 1999, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, Vol. 17, No.1.

Partadireja A. 1993, Perhitungan Pendapatan Nasional, LP3ES, Jakarta.

Radianto, E., 2003, “Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusuhan di Maluku, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, LPEM, F.E. Universitas Indonesia, Vol. 51, No. 4.

_______, 1995a, ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Swasta Di Maluku”, Tesis, Pasca Sarjana UGM, tidak dipublikasikan.

_______, 2000, Pendekatan Kointegrasi Dan ECM Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Swasta Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3 No. 1.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon 2003-20013.

Renstra Kota Ambon, 2001-2006.

Simarmata, Dj. A., 1984, Pendekatan Sistem Dalam Analisa Proyek Investasi Dan Pasar Modal, Penerbit : P.T. Gramedia, Jakarta.

Soediyono, 1992, Ekonomi Makro : Analisa IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregatif, Penerbit : Liberty, Yogyakarta.

Soelistyo A., dan Farid W. Mansoer, 1999, ”Suatu Pendekatan Ekonometri Terhadap Ekonomi Makro Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 14. No.4.

Soepono P., (1993). Analisa Shift-Share : Perkembangan dan Penerapan, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, No.1, Tahun VIII.

Sukirno, S., 1985, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah, Penerbit : Fakultas Ekonomi U.I., Jakarta.

Suparmoko M., dan Irawan, 1981, Ekonomi Pembangunan, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Todaro, M. P., 1993, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jilid 1, Edisi Ketiga, Alih Bahasa : Burhanuddin Abdullah, Erlangga, Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: