Makalah Ilmiah


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520078593 -1073717157 41 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} h3 {mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:3; font-size:12.0pt; font-family:Tahoma;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.0in right 6.0in; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.0in right 6.0in; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:200%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:595.35pt 842.0pt; margin:85.05pt 68.05pt 70.9pt 85.05pt; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:8064888; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:656676148 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l1 {mso-list-id:452678414; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1213772558 -2039863568 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:46.05pt; mso-level-number-position:left; margin-left:46.05pt; text-indent:-.25in;} @list l2 {mso-list-id:849100148; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1280763040 1687329404 2002947562 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:46.05pt; mso-level-number-position:left; margin-left:46.05pt; text-indent:-.25in;} @list l2:level2 {mso-level-tab-stop:82.05pt; mso-level-number-position:left; margin-left:82.05pt; text-indent:-.25in;} @list l2:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:118.05pt; mso-level-number-position:right; margin-left:118.05pt; text-indent:-9.0pt;} @list l3 {mso-list-id:1217860312; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1160910202 67698703 -227272820 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l3:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l4 {mso-list-id:1316953006; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-509821428 67698703 67698699 1791020890 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l4:level1 {mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l4:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:1.0in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Wingdings;} @list l4:level3 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:117.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:117.0pt; text-indent:-.25in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

DAMPAK KENAIKAN BBM

TERHADAP KINERJA SEKTORAL DAN REGIONAL

DI INDONESIA*

Oleh : Elia Radianto**

Oleh : Elia Radianto **

I. Pengantar

M

akalah ini secara sepintas akan mengungkap dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kinerja sektoral dan regional di Indonesia, dengan memperhatikan upaya pengendalian inflasi (inflation policy) terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia, terutama pemerintahan saat ini, pada awalnya disambut positif oleh pasar dan masyarakat luas sehingga agenda-agenda konkrit untuk pemulihan ekonomi mulai menampakkan hasil misalnya, sesuai data BPS menunjukkan bahwa tahun ini pengangguran turun dari 9,75 persen menjadi 8,46 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Persentase kemiskinan juga menurun dari 16,58 persen menjadi 15,42 persen dibandingkan tahun lalu.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, di berbagai bidang untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, tampaknya masih dibayangi oleh kuatnya tekanan eksternal terutama akibat melambungnya harga minyak dunia, yang direspons dengan Kenaikan harga BBM domestik, serta gempitanya kondisi pasar politik (political market), yang ditandai dengan 38 partai politik dalam mengiktui pemilu.

Karena itu, secara sederhana makalah ini akan melihat keterkaitan kebijakan penurunan subsidi BBM dengan prestasi ekonomi terutama terhadap kinerja sektoral dan regional.

________________________

*) Disampaikan Pada “Pembukaan Kuliah Tahun Akademik 2008/2009”, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, 08 September 2008.

**) Drs. Elia Radianto, M.Si., Staf Pengajar Kopertis Wilayah XII dpk. Pada Fakultas Ekonomi dan Kepala Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia Maluku.

II. Dampak Terhadap Kinerja Sektoral/Industri

Kebijakan penurunan subsidi BBM atau kenaikan harga BBM, sebetulnya mempunyai dampak yang positif, baik untuk mengurangi beban pengeluaran pemerintah dalam anggaran maupun dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan lain-lain. Namun dengan adanya kenaikan harga jual BBM tersebut dapat dipastikan akan menimbulkan apa yang disebut sebagai efek spiral. Efek spiral yang bakal muncul adalah adanya kenaikan harga semua barang dan jasa.

Sektor yang langsung terpengaruh oleh adanya kenaikan BBM adalah sektor transportasi dan industri. Pada sektor transportasi misalnya, akibat dari kenaikan harga BBM, praktis akan menaikkan tarif jasa angkutan penumpang dan barang, walaupun telah dinaikkan sebelumnya. Begitupun di sektor industri, dengan kenaikan BBM selain akan mempengaruhi proses produksi yang menggunakan BBM, juga berpengaruh terhadap sektor transportasi baik untuk angkutan bahan baku maupun untuk angkutan distribusi hasil produksi. Kondisi ini tentunya akan sangat mempengaruhi biaya produksi. Dengan keadaan ini dapat diprediksikan bahwa harga jual produk akan mengalami kenaikan, yang pada gilirannya akan mendorong laju inflasi (cost push inflation).

Selama ini, berbagai penelitian untuk kasus dunia menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak hampir selalu dipastikan akan menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian. Diawali dengan analisis fungsi produksi yang menghubungkan output dengan input modal, tenaga kerja, dan energi, menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga minyak dunia akan diikuti dengan menurunnya produksi minyak dunia dan kemudian diikuti langsung oleh penurunan produktivitas dan secara tidak langsung akan mengurangi tingkat upah yang berakibat pada pengurangan jam kerja karyawan (Rasche dan Tatom, 1977, 1981; Burbidge dan Harrison, 1984; Srtini, 1985, 1994; Gisser dan Goodwin, 1986; Kim dan Loungani, 1992; Raymond dan Rich, 1997, Hamilton, 2000).

Pada kasus Indonesia, menurut hasil studi yang pernah dilakukan oleh Handoko dan Susilo (2000), menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan subsidi BBM 40 persen, dapat menyebabkan kinerja sektoral atau industri mengalami penciptaan nilai tambah yang menurun baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan melihat pada sisi negatif di atas, menunjukkan bahwa aktivitas satu sektor dalam perekonomian tidak dapat lepas dari sektor-sektor lainnya dalam perekonomian, sehingga kebijakan yang berkaitan langsung dengan sektor tersebut akan berimbas pada aspek regional yang pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian secara makro.

Dengan demikian, jelas bahwa adanya kenaikan harga BBM akan menimbulkan inflasi yang merupakan proses kenaikan harga-harga umum, dimana harga umum ditentukan oleh permintaan dan penawaran agregat. Oleh karena itu apabila laju pertumbuhan permintaan agregat melebihi laju pertumbuhan penawaran agregat maka akan timbul inflasi yang didorong oleh permintaan (demand pull inflation) dan sebaliknya cost push inflation. Adanya perkembangan permintaan agregat ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : pertama moneter perbankan, kedua, pemerintah (fiskal) dan luar negeri (neraca pembayaran). Sedangkan penawaran agregat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, teknologi dan sumber daya lainnya. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya dapat menaikkan biaya produksi sehingga dapat menggeser penawaran agregat ke atas (cost push inflation). Permintaan agregat yang terdiri dari pengeluaran rumah tangga (konsumsi), investasi, pengeluaran pemerintah dan sektor luar negeri (ekspor dikurangi impor) dapat berubah sebagai akibat pengaruh kebijakan moneter, fiskal dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dan kredit yang bersifat ekspansif akan mendorong permintaan agregat naik. Apabila disektor penawaran agregat ketegaran (rigidities) tekanan inflasi akan muncul.

Logika dasarnya adalah sebagai berikut : Kenaikan output (pertumbuhan ekonomi) akan mempengaruhi kenaikan permintaan agregat (A.D) dengan asumsi penawaran agregat tetap (A.S) maka akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang dan jasa (inflasi) dan adanya kenaikan/pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi permintaan untuk barang-barang dan jasa impor yang dengan asumsi ekspornya tetap maka akan menyebabkan defisit pada transaksi berjalan. Gambaran mengenai hal ini dapat dijelaskan melalui suatu gambar sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Harga

AS

P1 E1

P E

AD1

AD

0 Q Q1 Output

Adanya perubahan permintaan agregat yang ditunjukkan oleh bergesernya kurva dari AD ke AD1 yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga dari P ke P1 yang disertai dengan kenaikan output sebesar Q-Q1.

Apabila dicermati lebih lanjut kenapa penawaran agregat relatif tetap atau dianggap tetap ? Terhadap hal ini perlu ditelaah lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat tersebut yaitu (Samuelson & Nordhaus 1995, Pp 544-545) :

1. Output potensial yaitu kemampuan (produktif) untuk menghasilkan output dalam perekonomian atau jumlah maksimum yang dapat dihasilkan dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas harga. Dalam hal ini ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu input-input yang digunakan dan teknologi serta efisiensi penggunaannya. Adanya inovasi dan perbaikan teknologi diharapkan akan meningkatkan output potensial.

2. Input Cost, atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli input yang digunakan. Dalam hal ini, misalnya upah, harga barang-barang jasa serta input impor dan biaya input lainnya. Adanya tingkat upah yang rendah atau menyebabkan penurunan ongkos produksi sehingga dengan anggapan output potensial tertentu maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Demikian sebaliknya akan terjadi penurunan penawaran jika tingkat upah meningkat. Penurunan harga impor akan menurunkan biaya produksi (dianggap menggunakan input impor) dan akhirnya menaikkan penawaran agregat. Sebaliknya akan terjadi penurunan penawaran jika harga impor menaik. Biaya input lain misalnya untuk bahan bakar minyak, jika terjadi penurunan harga bahan bakar minyak akan menyebabkan biaya produksi turun dan akhirnya penawaran agregat meningkat. Akan tetapi jika harga bahan bakar minyak meningkat maka akan menyebabkan peningkatan biaya produksi yang akhirnya akan mengurangi penawaran. Keadaan seperti ini pernah terjadi di tahun 1970-an di mana negara-negara industri khususnya dikejutkan dengan adanya penyakit ekonomi makro yang disebut “goncangan penawaran” atau “suplly shock” yaitu terjadi perubahan yang mendadak pada biaya produksi yang akan menggeser kurva penawaran agregat ke kiri (berkurang).

Kejadian ditahun 1973 tepatnya ini disebut oleh Samuelson & Nordhous (1995) sebagai “the year of the seven plagues” dimana ditandai dengan kegagalan panen, pergeseran gelombang lautan, spekulasi dipasaran dunia, kekacauan dalam pasar valuta asing, peningkatan empat kali harga minyak mentah. Adanya kegoncangan penawaran menyebabkan tidak tercapainya tujuan ekonomi makro pada umumnya seperti pertumbuhan, stabilitas dan distribusi pendapatan.

Untuk kasus Indonesia, saat ini sesuai data BPS menunjukkan bahwa total laju inflasi year on year (Agustus 2008 terhadap Agustus 2007) mencapai 11,85 persen. Artinya bahwa inflasi tahunan sudah melampaui target laju inflasi yang ditetapkan pemerintah dalam APBN Perubahan sebesar 6,5 persen.

Tampaknya inflasi yang begitu tinggi di atas, didorong oleh lima faktor utama : pertama, kenaikan harga ikan segar yang menyumbang pada inflasi sebesar 0,09 persen. Hal ini disebabkan terjadi kelangkaan pasokan ikan segar yang ditimbulakan oleh kesulitan yang dialami nelayan dalam mendapatkan bahan bakar serta faktor cuaca; kedua, kenaikan harga daging ayam ras yang berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,05 persen yang disebabkan oleh kenaikan harga pakan ayam dan biaya produksi; ketiga, kenaikan harga bahan bakar rumah tangga terutama elpiji yang berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,04 persen; keempat kenaikan biaya sekolah, terutama sekolah lanjutan tingkat atas, yang berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,04 persen; kelima, kenaikan harga telur ayam ras.

III. Dampak Terhadap Kinerja Regional

Apabila dicermati, kondisi makroekonomi dewasa ini tampaknya telah menunjukkan beberapa indikator yang agak melegakan, walaupun masih diperlukan perbaikan di sana sini. Salah satu indikatornya adalah adanya keberhasilan pemerintah melalui prestasi ekonomi yang terlihat pada Produk Domestik Bruto (PDB) tahunnan (year on year = yoy) yang berkisar antara 6,13 persen sampai 6,3 persen. Sedangkan PDB triwulanan (quarter to quarter = qtq) sebesar 2,15 persen. Begitupun pengangguran turun dari 9,75 persen menjadi 8,46 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Persentase kemiskinan juga menurun dari 16,58 persen menjadi 15,42 persen dibandingkan tahun lalu.

Walaupun demikian, tampaknya persentase terbesar yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah berasal dari tingkat konsumsi yang berasal dari warga kelas menengah atas, bukan kelas bawah. Begitupun juga, walaupun tingkat kemiskinan turun, namun pada umumnya tingkat kemiskinan berkorelasi kuat dengan tingkat inflasi. Artinya bahwa, jika inflasi tinggi, tingkat kemiskinan akan meningkat lagi.

Dengan melihat pada beberapa indikator di atas, serta dampak buruk yang akan timbul sebagai akibat dari adanya inflasi, yang tampaknya akan berlajut terus sebagai akibat dari adanya hari-hari besar keagamaan yang sangat memungkinkan menyedot likuiditas dalam jumlah besar di pasar sehingga akan menekan inflasi dari sisi permintaan. Belum lagi akan adanya kenaikan harga elpiji, dan perlu diwaspadai teristimewa juga terhadap kinerja regional.

Berdasarkan hasil studi Handoko dan Susilo (2000), menunjukkan bahwa dengan penurunan subsidi BBM sebesar 40 persen, dapat menyebabkan kinerja pada aspek regional negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari sisi output aggregate (Produk Domestik Regional Bruto = PDRB), menunjukkan bahwa setiap provinsi mengalami penurunan antara 2,53 persen sampai 0,30 persen. Ini berarti bahwa, apabila pemerintah menurunkan subsidi dalam persentase yang besar, maka dapat dipastikan secara nasional akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi melalui PDB di Tahun 2008.

Dengan demikian, agar dapat menekan efek spiral berupa kenaikan semua harga barang dan jasa, serta penurunan output dan employment, maka mutlak diperlukan kebijakan yang mampu menekan biaya produksi dan harga. Selain itu, apabila pemerintah tetap akan menaikan harga elpiji, untuk mengurangi beban APBN, maka penurunan tersebut sedapat mungkin dilakukan secara gradual atau perlahan-lahan, dengan prinsip subsidi silang sehingga tidak terlalu membebani kinerja sektoral maupun regional, yang pada gilirannya dapat memacu prestasi ekonomi ke arah yang labih baik.

III. Penutup

Demikian adalah butir-butir pemikiran ringkas mengenai Peranan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia, pasang surut kinerjanya, dan beberapa pembahasan mengenai pengaruh dampak kenaikan BBM terhadap kinerja sektoral dan regional, sehingga pada gilirannya ke depan, perekonomian Indonesia akan mencapai kondisi inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi tinggi, serta pola ekspansi ekonomi berimbang dan pengangguran rendah.

Referensi

1. Arndt, H.W., dan R.M. Sundrum, (1984), Devaluation and Inflation, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol XX(1).

2. Bank Indonesia, (2005), Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2005.

3. Iswardono, S.P., (1988), Survey Model-model Inflasi, Jurnal Ekonomi & Bisnis, No. 1, BPFE, Yogyakarta.

4. P.A. Samuelson & W.D., Nordhaus, (1995), Economics, 15th Edition, McGraw Hill Inc.

5. Radianto, E., (1997), Pengendalian Jumlah Uang Beredar, Tingkat Bunga dan Kebijaksanaan Moneter di Indonesia, Majalah Bank & Manajemen, No. 35.

6. Sukendar A., (2000), Pengujian dan Pemilihan Model Inflasi dengan Non Nested Test Studi Kasus Perekonomian Indonesia Periode 1969-1977, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 15, No. 2, BPFE, Yogyakarta.

7. Vieneris, Y.P., dan F.D. Sebold, (1977), Macroeconomics Model and Policy, John Wiley and Sons Inc., New York.


Cara Perhitungan Inflasi

Untuk menghitung IHK, digunakan rumus yang secara resmi dipakai oleh BPS, yaitu rumus Laspeyers yang dimodifikasi yaitu :

Di mana :

I = IHK bulan ke n

Pn = Harga pada bulan ke n

Pn-1 = Nilai konsumsi pada bulan ke n

P0.Q0 = Nilai konsumsi pada tahun dasar

Berdasarkan angka IHK, dapat dihitung besarnya laju inflasi dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Besarnya inflasi ditunjukkan dengan naiknya IHK, sedangkan bila IHK mengalami penurunan berarti terjadi deflasi.

Jenis-Jenis Inflasi

Jenis inflasi dapat dipisahkan menjadi 3 macam berdasarkan pada (Boediono, 1982: 97) :

1. Asal Usulnya

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation).

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation).

2. Intensitasnya

a. Inflasi yang sifatnya lunak (creeping inflation).

b. Inflasi menengah (galloping inflation).

c. Inflasi yang sifatnya tinggi (hyper inflation).

3. Sebab Awalnya

a. Inflasi permintaan (demand pull inflation).

b. Inflasi penawaran (supply side inflation).

c. Inflasi campuran (mixed inflation).

Beberapa Pengertian Dalam Istilah Moneter

Ekonomi Moneter = bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai sifat fungsi serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi.

Kebijaksanaan Moneter = Salah satu bagian integral dari kebijaksanaan ekonomi makro.

Bank Indonesia = Sebagai Otoritas Moneter, mempunyai tugas mengatur jumlah uang dan alokasi uang beredar serta mempengaruhi tingkat bunga sedemikian rupa untuk mencapai sasaran kebijaksanaan makro, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan termasuk pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja serta kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Deflasi = Suatu periode turunnya harga serta upah secara umum (Deflasi dapat timbul bilamana JUB dalam sirkulasi sedikit, dibandingkan dengan jumlah barang serta jasa-jasa yang ditawarkan / Kecepatan uang beredar berkurang).

Devaluasi = Pengurangan jumlah kesatuan mata uang asing yang dapat dicapai dengan sebuah kesatuan mata uang negara sendiri.

Di Indonesia, bila diamati dari laporan Keuangan Bank Indonesia, maka terdapat 3 konsep defenisi uang yaitu :

1. Uang Primer atau Uang Inti atau M0 (reserve money) yaitu merupakan kewajiban otoritas moneter yang terdiri atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia dan Kas Negara, dan rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan sektor swasta di Bank Indonesia.

2. Uang Sempit atau M1 (narrow money) adalah kewajiban moneter sistem moneter kepada sektor swasta domestik, yang terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat atau uang yang ada di luar Bank Indonesia dan Kas Negara ditambah uang giral.

3. Uang dalam arti luas atau M2 (broad money) adalah kewajiban moneter sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang M1 ditambah dengan uang kuasi.

4. Uang Kuasi (Quasi Money = QM) merupakan aktiva milik sektor swasta domestik yang dapat memenuhi sebagian fungsi uang (Tabungan & Deposito Berjangka dalam rupiah & Deposito Berjangka dalam Valuta Asing).

5. Uang Kartal (currencies) adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia, dalam bentuk uang kertas atau uang logam.

6. Uang Giral (deposit money) adalah uang yang dikeluarkan oleh suatu bank-bank umum.

Bank Indonesia, melalui fungsinya sebagai otoritas moneter, mengendalikan JUB agar sesuai dengan sasaran yang direncanakan, terutama melalui operasi pasar terbuka (open market operation) melalui penjualan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) atau SBPU (Surat Berharga Pasar Uang), sehingga mekanisme pasar dapat menentukan baik jumlah maupun suku bunga surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam operasi pasar terbuka.

Selain itu, saat ini pemerintah telah meluncurkan obligasi pemerintah atau SUN (Surat Utang Negara), dimana yang dikejar oleh pemodal adalah perbedaan suku bunga yang signifikan (interest rate differentials), masuknya dana jangka pendek pada dasarnya didasarkan asas flight for safety, atau mengalirnya modal ke dalam investasi yang aman dan kredibel.

Kebijakan moneter pada dasarnya dapat pula dilakukan antara lain :

1. Kebijakan moneter longgar (easy monetary policy), yang pada umumnya ditempuh untuk mengatasi kelesuan perekonomian dalam negeri. Diharapkan dengan penambahan JUB, perekonomian dapat didorong.

2. Kebijakan moneter ketat (tight monetary policy), dilakukan terutama untuk menjaga kestabilan harga. Selain itu, apabila suatu Negara mengalami tekanan neraca pembayaran, kebijakan ini dapat membantu mengatasinya. Selain itu kebijakan tersebut juga dapat menekan laju inflasi.

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia berdasarkan data BPS, pada triwulan II–2006, mencapai 5,22 persen. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2006 sebesar 5,8 persen.

Dalam RAPBN 2007, diharapkan :

Þ Target pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 6 – 6,5 %

Þ Inflasi 6 0 8 %

Þ Nilai Tukar Rp. 9.000,- – Rp. 9.500,- per Dolar AS

Þ Total Pendapatan Negara Rp. 713,4 triliun

Þ Belanja Negara Rp. 746,5 triliun

Þ Defisit Anggaran mencapai Rp. 33,1 triliun atau 0,9 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan deficit APBN-P 2006 yang sebesar 1,2 persen.

Angka Kemiskinan Menurut BPS :

Þ Maret 2006 – Maret 2007, angka kemiskinan hanya turun 0,17 %, yaitu dari 17,75 % pada Maret 2006 menjadi 16,58 % pada Maret 2007

Þ Secara Absolut, penduduk miskin turun sebanyak 2,13 juta orang yaitu dari 39,30 juta pada tahun 2006 menjadi 37,17 juta orang pada maret 2007

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: